Home Roda Niaga Layanan Angkutan Jakarta Meningkat, Macet Masih Jadi Masalah Berat

Layanan Angkutan Jakarta Meningkat, Macet Masih Jadi Masalah Berat

413
0
Kemacetan Jakarta---beritadaerah.co.id

Jakarta – Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengklaim, di bidang transportasi umum telah banyak perbaikan dan peningkatan. Namun, sejumlah kalangan melihat masalah kemacetan masih jadi persoalan laten yang berat.

“Sudah banyak perbaikan dan peningkatan layanan transportasi yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Ahok mengatakan, PT Transjakarta selaku operator bus Transjakarta telah menambah jangkauan pelayanan. Jumlah koridor yang dilalui saat ini telah mencapai 12 koridor. Selain itu, bus ini juga menjangkau 6 rute koridor.

Sebagai wujud peningkatan, pada tahun 2016 ini, tengah dan akan ditambahkan 20 rute, termasuk jalur mix traffic dan jalur khusus. Bahkan rute yang menjangkau wilayah luar kota Jakarta, seperti kota Tangerang misalnya.

Selain penambahan rute baru, Transjakarta juga menjangkau wilayah di luar rute melalui bus feeder yang disebut dengan rute penugasan ke wilayah rumah susun. Bus-bus ini dimaksudkan untuk melayani wilayah rusun di beberapa wilayah di kota Jakarta ke halte-halte bus Transjakarta.

Seiring dengan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) itu secara paralel juga dilakukan pengembangan angkutan umum massal berbasis rel, yang dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta dan Light Rail Transit (LRT).

Menurut Ahok, rencananya pengembangan rampung dalam waktu 2-3 tahun mendatang. Sedangkan LRT bisa digunakan saat berlangsungnya perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta.

Pegiat Masyarakat Peduli Transportasi Indonesia, Abdil Furqon mengatakan masalah kemacetan dan buruknya sarana angkutan umum merupakan masalah berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinisi DKI Jakarta. Menurutnya, siapapun gubernur DKI, baik Ahok maupun orang lain akan tetap menghadapi persoalan yang sama.

“Dan masalah ini, bukan hanya tanggungjawab gubernur atau pemerintah provinsi saja, tetapi juga stake holder lain seperti kepolisian, pemerintah pusat, dan bahkan pemerintah di wilayah penyangga Jakarta yang penduduknya bekerja atau beraktifitas di Jakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor,” paparnya saat dihubungi semalam.

Menurutnya, salah satu penyebab kemacetan di wilayah ibukota negara ini adalah pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor baik itu mobil maupun sepeda motor. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta – mobil maupun sepeda motor – sekitar 5,74 Juta unit.

“Dari jumlah tersebut sekitar 98% merupakan kendaraan pribadi, dan sekitar 2% kendaraan umum,” ucapnya.

Sementara, jumlah orang yang berlalu-lalang di wilayah ini saban harinya mencapai 12 juta jiwa baik penduduk DKI Jakarta maupun dari wilayah penyangga di kawasan Bogor- Depok – Tangerang, dan Bekasi. Dari jumlah itu, sekitar 56% menggunakan angkutan umum.

“Artinya, kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor mendominasi. Padahal, setiap tahun laju pertambahan jumlahnya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10-11,3%,” papar Furqon.

Padahal, panjang jalan di DKI Jakarta pertambahannya sangat-sangat kecil yakni 0,01%. Saat ini panjang jalan di Jakarta tak lebih dari 7.651 kilometer. Jadi, kata Furqon, siapapun pemimpinnya, jika masyarakat pengguna jalan baik dari DKI sendiri atau dari daerah sekitarnya yang beraktifitas di DKI tidak beralih ke angkutan umum ya masalah tetap akan laten.

“Dan pemerintah juga harus meningkatan angkutan umum yang ada dan segera menyiapkan angkutan massal berkapasitas yang nyaman dan aman. Dengan begitu orang akan berminat untuk beralih angkutan,” ucapnya. (Wel/Ktbr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here